1 October 20190 Komentar | Dilihat : 539 kali
Ditulis oleh Admin

Dispendik Tuban - Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab khususnya dalam hal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang diselenggarakan kabupaten/kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta untuk menghindari permasalahan hukum yang timbul dikemudian hari, maka Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi SIPBOS (Sistem Pengelolaan Dana BOS) untuk jenjang Pendidikan Dasar Negeri Se Kabupaten Tuban.

            Acara yang dilaksanakan di Wilis Hotels & Resort Tuban mulai Tanggal 16 September 2019 s.d. 22 September 2019 Yang melibatkan 611 Kepala Sekolah , 20 Korwil Pendidikan, 611 Bendahara Sekolah serta 611 Operator Sekolah dan dibuka langsung oleh Bapak Bupati Tuban KH. FATHUL HUDA. Dalam Sambutannya beliau menyampaikan apresiasi kepada semua peserta dan bersyukur karena Kabupaten Tuban telah mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang ke 5 dimana komponen pendukung utama dalam penilaian tersebut adalah Dana BOS, sehingga Kabupaten Tuban sebagai pilot project SIPBOS oleh Kementerian Dalam Negeri sekaligus sebagai Kabupaten yang sangat peduli dengan pengelolaan BOS, terbukti dengan seringnya Kabupaten Tuban berkomunikasi dengan Kementerian dalam negeri baik dari eksekutif, Dinas Pendidikan Kab. Tuban, BPPKAD Kab. Tuban maupun legislatif DPRD Kab. Tuban.

            Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan materi tentang kebijakan pendidikan yang disampaikan langsung oleh Drs. NUR KHAMID, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah memfasilitasi kegiatan Dana BOS melalui perencanaan penganggaran tiap tahunnya dengan kegiatan sosialisasi Juknis terbaru, Sharing / koordinasi dengan Inspektorat, pihak APH bersama Tim BOS Kabupaten dalam rangka mewujudkan  persamaan persepsi satu kata / satu data. Penguatan atau review pengawas dalam hal monitoring dan evaluasi, serta melibatkan Aparat Penegak Hukum yakni Kejaksaan Negeri dalam kegiatan tahunan sebagai modal dasar pemangku kebijakan di lembaga sekolah paham tentang pentingnya kesadaran hukum dalam tata kelola keuangan daerah serta adanya pengimbasan program kementerian yang terbaru melalui pengembangan aplikasi E-RKAS guna peningkatan transparansi keuangan dilingkungan sekolah.

Dinas Pendidikan dalam memverifikasi laporan yang ada saat ini kurang optimal sehingga dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan efektif khususnya dalam pengelolaan dana BOS, saat ini Kementerian Dalam Negeri tengah mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan konsep Sistem Elektronik SIPBOS yang terintegrasi dengan SIMDA, dimana didalamnya terdiri dari beberapa aplikasi berbasis TIK untuk melakukan tata kelola, mulai dari perencanaan, realisasi, dan pelaporan dana BOS, diharapkan dengan aplikasi-aplikasi ini tata kelola dana BOS dapat lebih terdokumentasi dengan baik, lebih transparan dan akuntabel. Pengembangan Sistem Elektronik SIPBOS juga untuk mendukung kebijakan pengaplikasian proses transaksi non tunai (cashless) dalam penyaluran dan pemanfaatan dana BOS.

Sehingga dengan kegiatan Bimbingan Teknis Tersebut diharapkan Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator sekolah mempunyai kesepahaman yang sama dan lebih optimal dalam Pengelolaan dana BOS dengan pemanfaatan Teknologi Informasi menuju Pelaporan dana BOS yang terintegrasi dengan Laporan Keuangan Daerah. (Loud)

comments powered by Disqus